[hang nadim]Penuntut Indonesia kecewa.......

Oleh Haspaizi Mohd Zain
haspaizi@bharian.com.my
2010/08/31


Gesa kerajaan mereka ambil tindakan ke atas BENDERA

KUALA LUMPUR: Pelajar Indonesia yang menuntut di negara ini mahu kerajaan mereka mengambil tindakan terhadap Kumpulan Benteng Demokrasi Rakyat Malaysia (BENDERA) yang melontar najis dan membakar bendera Jalur Gemilang kerana perbuatan itu bercanggah dengan jatidiri rakyat negara itu.

Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia (PPI), Mohammad Hamidi Supatmo, 35, berkata pihaknya kecewa dengan perbuatan kumpulan berkenaan dan meminta kerajaan Indonesia mengambil tindakan segera dan menyelesaikan masalah yang timbul dengan cara lebih baik serta aman. “Selain itu, kurangnya maklumat yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia kepada media dalam penyelesaian isu itu sehingga berita yang beredar di masyarakat Indonesia menjadi simpang siur.

“Kami juga meminta seluruh media Indonesia supaya lebih profesional dalam menyampaikan laporan yang berkaitan dengan hubungan baik Indonesia-Malaysia untuk menjaga serta menghindari keretakan hubungan antara kedua negara ini, ” katanya ketika ditemui di sini, semalam.

Mohamad Hamidi berkata, pihaknya berterima kasih dengan pelajar negara ini yang membina hubungan baik dengan mereka pada ketika BENDERA cuba mengeruhkan hubungan baik kedua negara ASEAN itu.

Sementara itu, Ketua PPI Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Ahmad Haya, 40, berkata beliau kecewa dengan apa yang melanda kini dan meminta jalan penyelesaian segera di cari bagi menangani kemelut itu.
“Saya berharap hubungan antara Malaysia dan Indonesia akan baik kembali dan saya meminta pihak lain supaya tidak terikut dengan perbuatan yang tidak sihat itu.

“Biarlah pemerintah yang menyelesaikan masalah berkenaan dan berharap ia dapat diselesaikan dengan suasana baik serta saling hormat menghormati demi kepentingan hubungan baik ini, ” katanya.

Penangkapan Nelayan Malaysia Bukan "Show Off"
Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw
Selasa, 31 Agustus 2010 | 14:39 WIB

"Bukan (show off force). Itu rutin," kata Djoko kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (31/8/2010).

Djoko menyambut baik penangkapan tersebut karena hal tersebut berarti operasi di perbatasan berjalan.

Sementara itu, secara terpisah, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan sudah menerima laporan soal penangkapan tiga nelayan Malaysia di Nunukan.

"Setiap aparat penegak hukum kita berarti melakukan pengawasan di perbatasan. Jadi, memang terjadi hal-hal seperti itu dan kita kelola dengan baik. Harus dipahami Indonesia sangat tegas dan lugas. Selama ini penegak hukum memastikan kedaulatan Indonesia dihormati negara-negara tetangga, termasuk Malaysia," kata Marty.

Nelayan Dipulangkan Bukan Kasus Pertama

Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw
Minggu, 22 Agustus 2010 | 18:28 WIB

Tidak Cukup Bukti Penyebab Nelayan Bebas
JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait pro-kontra pengembalian tujuh nelayan Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, hal tersebut bukan kasus pertama yang terjadi di kawasan ASEAN.

"Perkara ada nelayan yang dikembalikan berlaku di sesama negara ASEAN. Beberapa saat lalu, seratusan lebih nelayan kita dikembalikan Myanmar karena dianggap masuk wilayah Myanmar. Sebelumnya dari Filipina, India, nelayan dari Indonesia dikembalikan. Jadi bukan satu-satunya kasus bahwa ada proses diplomasi, negosiasi seperti itu," ujar Presiden, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, pada acara buka puasa bersama di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/8/2010).

Menurut Presiden, semangat pemerintah terkait kasus tersebut adalah mencari solusi sedamai mungkin. "Kecuali kedaulatan negara terinjak-injak. Kalau tidak ada solusi politik, if there is no political resources, and other means, maka apa pun kita lakukan untuk menjaga kedaulatan kita," kata Presiden.

Seperti diberitakan, pemerintah Indonesia dituding sejumlah pihak melakukan barter tujuh nelayan Malaysia dengan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia di perairan Berakit, Kepulauan Riau. Namun, hal ini dibantah Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. "Saya tidak mengenal istilah barter," katanya. Menurutnya, terkait masalah kedaulatan bangsa, tak sejengkal pun yang dapat dikompromikan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, dilepasnya tujuh nelayan asal Malaysia yang ditangkap di perairan Indonesia karena tidak cukupnya bukti bahwa mereka telah melakukan pencurian. Kapal berisi ikan yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dibawa pergi oleh Polisi Diraja Malaysia yang juga turut membawa tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Fadel bertutur bahwa petugasnya mendapati para nelayan asal Malaysia sedang beroperasi di perairan Indonesia setelah mendapat laporan warga. Mereka menggunakan kapal kecil dinas dan mengangkut tujuh nelayan asal Malaysia tersebut.

"Tiga pegawai saya pindah ke kapal nelayan itu untuk dibawa, tapi kemudian datang kapal patroli Malaysia yang lebih besar. Mereka melepas tembakan. Tentu anak buah saya takut. Kapal patroli DKP segera pulang. Nah, kapal Malaysia dan tiga pegawai DKP dibawa oleh Malaysia. Jadi tidak ada bukti," tuturnya di Warung Daun Cikini, Sabtu (21/8/2010).

Di kepolisian Batam, tujuh nelayan diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Namun, karena tak ada bukti akhirnya dilepaskan.

Padahal, menurut keterangan pegawai DKP yang akhirnya juga dipulangkan oleh Pemerintah Malaysia, di dalam kapal itu jelas-jelas ada ikannya. "Bisa saja keterangan pegawai saya jadi kesaksian. Tapi kan prosesnya sangat lama. Jadi saya lepas (nelayan-nelayan itu)," ungkapnya.

Namun, Fadel sangat yakin nelayan Malaysia dan Polisi Diraja Malaysia jelas-jelas masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin, bahkan menangkap pegawai negeri sipil Indonesia. Oleh karena itu, dirinya mendesak Kementerian Luar Negeri untuk melayangkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia.

"Ya mereka (tujuh nelayan) adalah pencuri ikan. Buktinya dia masuk ke perairan kita dengan kapalnya dan ada ikannya. Tapi kemudian dua-duanya tidak ada. Sulit untuk proses di pengadilan," tandasnya